ARTIKEL ILMU SOSIAL DASAR
Pembangunan Sosial
Tujuan dari kebijakan pembangunan sosial adalah meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat, baik melalui kebijakan di aspek sosial maupun aspek lain misalnya teknologi dan sumber daya ekonomi sebagai penopang. Pembangunan sosial bukanlah persoalan yang sederhana dan tidak dapat direduksi dalam paket-paket subsidi pemerintah yang memikat. Sejak terjadi perubahan politik, perhatian pemerintah yang sudah berganti-ganti sangat terfokus pada penyelematan ekonomi dan program subsidi untuk orang miskin. Program pembangunan sosial sangat lemah baik dari segi konsep, topangan instisusi pelaksana, perhatian politik,dan sumber daya.
Seluruh negara yang tidak dalam keadaan krisis seharusnya menaruh perhatian pada pembangunan sosial. Mengapa? Karena pembangunan sosial adalah juga membangun kesiapan bangsa ini bertahan dan membangun. Kecakapan pembangunan bukan hanya masalah penguasaan teknologi. Suatu bangsa harus mempunyai kemampuan mengelola sumber daya yang terbatas, harus inovatif di tengah keterbatasan dan persaingan. Sebagai contoh, gaya hidup yang tidak efisien dan menghabiskan sumber daya alam (meskipun mampu membeli) masih terdapat bahkan pada anggota masyakat yang mempunyai pengetahuan yang tinggi. Berapa banyak dari kita yang hidup tanpa fokus, meskipun bukan dalam situasi tanpa pilihan? Lihatlah saja dari cara berbicara anak muda kita, seberapa banyak terlihat punya pikiran teratur, jelas, dan sedikit banyak mempertimbangkan aspek masyarakat? Kapasitas ini semua masuk dalam wilayah sosial.
Pembangunan sosial juga meliputi perbaikan penggunaan, orientasi dan kapasitas mengelola pengetahuan. Anak-anak Indonesia dibebani begitu banyak mata pelajaran di sekolah, namun bukan berarti mereka siap menjadi pemimpin masyarakat maupun di tingkat internasional. Jika kita datang ke berbagai forum internasional, maka peserta dari negara lain jauh lebih muda dari perwakilan Indonesia. Mereka muda dan siap merumuskan kembali persoalan masa depan dan pemecahannya. Pengelolaan pengetahuan di Indonesia lemah sekali dan keadaan ini terdapat dimana-mana, termasuk kalangan perguruan tinggi. Misalnya, tidak banyak yang tertarik membahas paper dari seorang staf pengajar yang baru menampilkan makalahnya di luar negeri, padahal itu adalah bagian dari akuntabilitas dan pemanfaatan dari pengetahuan. Berapa banyak organisasi sosial yang lebih besar pasak dari tiang, artinya lebih besar jumlah pengurus di atas kertas daripada jumah kegiatannya sendiri? Berapa banyak dari organisasi itu yang dapat bertahan dan meningkat pelayanannya? Dapat dihitung dengan jari.
Untuk pendidikan dasar dan menengah dianjurkan pemerintah memilih fokus serta memperbaiki pendekatan dan metode pengajaran untuk menumbuhkan cara berfikir yang konsisten, kritis, dan metodis.Kedua, memasukkan unsur pendidikan kemanusiaan dan kemasyarakatan, misalnya ekstra kurikuler berorganisasi, studi tur ke organisasi, berbagai ekspresi dan relasi kemanusian, pengenalan alam, dan sebagainya yang kesemuanya diletakan pada perspektif tanggung jawab.
Untuk tingkat perguruan tinggi, memberikan dukungan bagi universitas agar para stafnya dapat meningkatkan mutu akademis dan pelayanannya pada dunia pendidikan. Dukungan juga harus diberikan pada lembaga-lembaga riset untuk menemukan beberapa model pembangunan sosial yang sesuai untuk Indonesia.
Menyangkut ekonomi yang menopang pembangunan sosial, mendorong kerja sama antar pelaku ekonomi, misalnya memperbaiki konsep dan desain “bapak angkat” dan menjaga aturan main. Program semacam ini bukan hanya mengenai efisiensi kaitan produksi dan pemerataan di dalam negeri. Terkait di dalamnya penguatan kultur dan ketrampilan industri di kalangan industri kecil dan rakyat. Kemajuan ekonomi dicapai dengan peningkatan aspek non ekonomi seperti kepastian hukum, kemampuan negosiasi, kemampuan memenuhi kewajiban dalam suatu kerja sama.
Pemerintah dianjurkan memperbaiki konsep dan mekanisme pelaksanaan sistem kesejahteraan sosial yang sudah ada seperti jamsostek dan subsidi untuk orang miskin, dan meningkatkan prosentasinya dalam anggaran. Perbaikan bukan hanya dilihat dari aspek “delivery”, tetapi juga aspek lain, seperti memperkuat kohesi sosial, meningkatkan interaksi dengan dan kepercayaan terhadap pemerintah, memperbaiki sosial kelompok sasaran, dan sebagainya. Aspeks sosialnya yang harus diperbaiki misalnya adalah pengembangan komunikasi dengan kelompok yang dilayani, pengembangan kapasitas masyarakat lokal dengan kondisi spesifik, dan koordinasi.
Untuk menumbuhkan kekuatan masyarakat, harus diberikan bantuan kecakapan pada organisasi masyarakat lokal untuk mengelola sumber daya lokal. Selain itu, membangun kultur intelektualisme dalam wilayah publik. Dalam hal ini pemerintah dianjurkan melakukan pengarahan dalam bidang-bidang tertentu yang tidak menunjang kecerdasan seperti banalisme acara televisi, kontrol pornografi dan mistis yang diproduksi di wilayah publik. Dengan situasi dana yang terbatas, pemerintah harus bisa memperbaiki fasilitas perpustakaan umum, memperluas fungsinya agar berbagai kegiatan pengembangan intelektual dapat dilakukan di bawahnya, dan mempromosikannya. Fasilitas-fasilitas semacam ini menimbulkan imagi tentang rasionalitas, kemoderenan, dan kemajuan, sebagai pengimbang dari munculnya bentuk rekreasi yang banal, instan, dan materialistik.
Saat ini pemerintah sedang mengembangkan inisiatif program penguatan masyarakat sipil dalam demokrasi. Terbetik gagasan di antaranya untuk mempunyai dana khusus untuk penguatan masyarakat sipil. Hal ini merupakan perkembangan yang baik. Hanya bentuk pengorganisasian dari upaya itu harus bagian yang dipikirkan secara matang. Komponen dari kapasitasnya pun harus diletakan dalam suatu kerangka demokrasi yang menggerakkan dan kontekstual, bukan disandarkan dari gagasan yang sudah populer di tingkat internasional. Sebagai contoh, organisasi masyarakat sipil harus mempunyai kemampuan mengembangkan jaringan dan kerja sama dengan berbagai aktor strategis lain dalam pelayanan publik dan dapat saling meningkatkan kualitas organisasi masing-masing.
(www.metrotvnews.com)
Tujuan dari kebijakan pembangunan sosial adalah meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat, baik melalui kebijakan di aspek sosial maupun aspek lain misalnya teknologi dan sumber daya ekonomi sebagai penopang. Pembangunan sosial bukanlah persoalan yang sederhana dan tidak dapat direduksi dalam paket-paket subsidi pemerintah yang memikat. Sejak terjadi perubahan politik, perhatian pemerintah yang sudah berganti-ganti sangat terfokus pada penyelematan ekonomi dan program subsidi untuk orang miskin. Program pembangunan sosial sangat lemah baik dari segi konsep, topangan instisusi pelaksana, perhatian politik,dan sumber daya.
Seluruh negara yang tidak dalam keadaan krisis seharusnya menaruh perhatian pada pembangunan sosial. Mengapa? Karena pembangunan sosial adalah juga membangun kesiapan bangsa ini bertahan dan membangun. Kecakapan pembangunan bukan hanya masalah penguasaan teknologi. Suatu bangsa harus mempunyai kemampuan mengelola sumber daya yang terbatas, harus inovatif di tengah keterbatasan dan persaingan. Sebagai contoh, gaya hidup yang tidak efisien dan menghabiskan sumber daya alam (meskipun mampu membeli) masih terdapat bahkan pada anggota masyakat yang mempunyai pengetahuan yang tinggi. Berapa banyak dari kita yang hidup tanpa fokus, meskipun bukan dalam situasi tanpa pilihan? Lihatlah saja dari cara berbicara anak muda kita, seberapa banyak terlihat punya pikiran teratur, jelas, dan sedikit banyak mempertimbangkan aspek masyarakat? Kapasitas ini semua masuk dalam wilayah sosial.
Pembangunan sosial juga meliputi perbaikan penggunaan, orientasi dan kapasitas mengelola pengetahuan. Anak-anak Indonesia dibebani begitu banyak mata pelajaran di sekolah, namun bukan berarti mereka siap menjadi pemimpin masyarakat maupun di tingkat internasional. Jika kita datang ke berbagai forum internasional, maka peserta dari negara lain jauh lebih muda dari perwakilan Indonesia. Mereka muda dan siap merumuskan kembali persoalan masa depan dan pemecahannya. Pengelolaan pengetahuan di Indonesia lemah sekali dan keadaan ini terdapat dimana-mana, termasuk kalangan perguruan tinggi. Misalnya, tidak banyak yang tertarik membahas paper dari seorang staf pengajar yang baru menampilkan makalahnya di luar negeri, padahal itu adalah bagian dari akuntabilitas dan pemanfaatan dari pengetahuan. Berapa banyak organisasi sosial yang lebih besar pasak dari tiang, artinya lebih besar jumlah pengurus di atas kertas daripada jumah kegiatannya sendiri? Berapa banyak dari organisasi itu yang dapat bertahan dan meningkat pelayanannya? Dapat dihitung dengan jari.
Untuk pendidikan dasar dan menengah dianjurkan pemerintah memilih fokus serta memperbaiki pendekatan dan metode pengajaran untuk menumbuhkan cara berfikir yang konsisten, kritis, dan metodis.Kedua, memasukkan unsur pendidikan kemanusiaan dan kemasyarakatan, misalnya ekstra kurikuler berorganisasi, studi tur ke organisasi, berbagai ekspresi dan relasi kemanusian, pengenalan alam, dan sebagainya yang kesemuanya diletakan pada perspektif tanggung jawab.
Untuk tingkat perguruan tinggi, memberikan dukungan bagi universitas agar para stafnya dapat meningkatkan mutu akademis dan pelayanannya pada dunia pendidikan. Dukungan juga harus diberikan pada lembaga-lembaga riset untuk menemukan beberapa model pembangunan sosial yang sesuai untuk Indonesia.
Menyangkut ekonomi yang menopang pembangunan sosial, mendorong kerja sama antar pelaku ekonomi, misalnya memperbaiki konsep dan desain “bapak angkat” dan menjaga aturan main. Program semacam ini bukan hanya mengenai efisiensi kaitan produksi dan pemerataan di dalam negeri. Terkait di dalamnya penguatan kultur dan ketrampilan industri di kalangan industri kecil dan rakyat. Kemajuan ekonomi dicapai dengan peningkatan aspek non ekonomi seperti kepastian hukum, kemampuan negosiasi, kemampuan memenuhi kewajiban dalam suatu kerja sama.
Pemerintah dianjurkan memperbaiki konsep dan mekanisme pelaksanaan sistem kesejahteraan sosial yang sudah ada seperti jamsostek dan subsidi untuk orang miskin, dan meningkatkan prosentasinya dalam anggaran. Perbaikan bukan hanya dilihat dari aspek “delivery”, tetapi juga aspek lain, seperti memperkuat kohesi sosial, meningkatkan interaksi dengan dan kepercayaan terhadap pemerintah, memperbaiki sosial kelompok sasaran, dan sebagainya. Aspeks sosialnya yang harus diperbaiki misalnya adalah pengembangan komunikasi dengan kelompok yang dilayani, pengembangan kapasitas masyarakat lokal dengan kondisi spesifik, dan koordinasi.
Untuk menumbuhkan kekuatan masyarakat, harus diberikan bantuan kecakapan pada organisasi masyarakat lokal untuk mengelola sumber daya lokal. Selain itu, membangun kultur intelektualisme dalam wilayah publik. Dalam hal ini pemerintah dianjurkan melakukan pengarahan dalam bidang-bidang tertentu yang tidak menunjang kecerdasan seperti banalisme acara televisi, kontrol pornografi dan mistis yang diproduksi di wilayah publik. Dengan situasi dana yang terbatas, pemerintah harus bisa memperbaiki fasilitas perpustakaan umum, memperluas fungsinya agar berbagai kegiatan pengembangan intelektual dapat dilakukan di bawahnya, dan mempromosikannya. Fasilitas-fasilitas semacam ini menimbulkan imagi tentang rasionalitas, kemoderenan, dan kemajuan, sebagai pengimbang dari munculnya bentuk rekreasi yang banal, instan, dan materialistik.
Saat ini pemerintah sedang mengembangkan inisiatif program penguatan masyarakat sipil dalam demokrasi. Terbetik gagasan di antaranya untuk mempunyai dana khusus untuk penguatan masyarakat sipil. Hal ini merupakan perkembangan yang baik. Hanya bentuk pengorganisasian dari upaya itu harus bagian yang dipikirkan secara matang. Komponen dari kapasitasnya pun harus diletakan dalam suatu kerangka demokrasi yang menggerakkan dan kontekstual, bukan disandarkan dari gagasan yang sudah populer di tingkat internasional. Sebagai contoh, organisasi masyarakat sipil harus mempunyai kemampuan mengembangkan jaringan dan kerja sama dengan berbagai aktor strategis lain dalam pelayanan publik dan dapat saling meningkatkan kualitas organisasi masing-masing.
(www.metrotvnews.com)